Beberapa perusahaan teknologi raksasa dunia hari ini kompak meminta Presiden Barack Obama memeriksa kembali aturan pengawasan guna melindungi privasi internet di Amerika Serikat.
Dilansir Guardian, Selasa 10 Desember 2013, eksekutif dari Apple, Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Linkedln, Twitter, dan AOL dilaporkan telah menandatangani sebuah surat petisi yang dikirimkan ke Obama.
Surat itu menegaskan langkah Amerika terlalu jauh dan mengesampingkan penghormatan pada individu.
Reaksi ini merupakan buntut dari bocornya dokumen yang disampaikan mantan kontraktor NSA, Edward Snowden, beberapa bulan silam.
Tak hanya melayangkan surat, sederet nama besar perusahaan teknologi itu juga merilis situs reformgovernmentsurveillance.com, yang merupakan bagian protes program pengawasan yang dilakukan pemerintah AS beserta sekutu intelijennya.
CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, laporan pengawasan pemerintah telah menunjukkan ada kebutuhan nyata pengungkapan yang lebih besar dan batasan baru sejauh mana pemerintah bisa mengumpulkan informasi.
"Pemerintah AS harus mengambil kesempatan ini guna memimpin upaya reformasi dan membuat hal yang benar," ujar Zuckerberg.
Sementara itu, salah satu pendiri Google, Larry Page juga berang dengan upaya pemerintah AS itu. Page menegaskan keamanan data pengguna sangatlah penting dan Google untuk itu telah bekerja keras mengenkripsi data pengguna serta memperjuangkan keterbukaan terkait permintaan infromasi dari pemerintah.
Tapi hal itu telah dirusak oleh pengumpulan data, secara diam-diam dan tanpa pengawasan independen, oleh banyak pemerintah di seluruh dunia.
"Sudah waktunya bagi reformasi dan kami mendesak pemerintah AS memimpin jalan ini," tegas Page yang kini menjabat CEO Google.
Sementara Microsoft juga sangat penyesalkan pengawasan data oleh NSA. Perusahaan Redmont-Washington itu menuntut pemerintah mengembalikan kepercayaan masyarakat.
"Orang tak akan lagi menggunakan teknologi yang mereka tak percayai. Pemerintah telah mengorbankan kepercayaan masyarakat Internet dan pemerintah harus turut andil mengembalikannya," tegas Brad Smith, General Counsel dan Executive Vice President, Legal dan Corporate Affairs, Microsoft.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar